Provinsi Jakarta Tidak Lagi Menjadi Ibukota, DPR RI Resmi Sahkan RUU DKJ

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 masa sidang 2023-2024, yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, pada hari Kamis, (28/3/2024).
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin jalannya keputusan tersebut mengajukan pertanyaan persetujuan terhadap seluruh anggota dewan yang berjumlahkan 69 orang dari total 575 anggota DPR saat ini.
Saat Puan Maharani bertanya terkait persetujuan hal tersebut, audiens yang merupakan para anggota dewan lainnya langsung bersorak menyatakan kesetujuannya, dilansir dari Bisnis.com.
Terdapat 9 Fraksi yang hadir dan hanya satu fraksi yang menolak pengesahan RUU DKJ tersebut, yakni dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anshory Siregar dari fraksi PKS menyatakan bahwa RUU DKJ masih lemah secara prosedural karena masa pembahasannya dinilai sangat singkat untuk mengesahkan hal tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam RUU DKJ ini.
Saat di gedung DPRD RI, Jakarta Pusat, pada hari Senin (18/32024), Anshory Siregar mengatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat telah membuat RUU DKJ menjadi lemah dan proses pembahasannya mirip seperti UU Ciptaker dan RUU IKN, sehingga ia berpendapat bahwa hal demikian terkesan tergesa-gesa dalam memutuskan suatu hal yang besar.
Ia menambahkan bahwa wilayah Jakarta tidak lagi memiliki kekhususan, sehingga hal ini RUU DKJ tidak mempunyai aturan khusus untuk menghilangkan pajak seperti yang sudah terjadi di Kota Batam.
Pemerintah melalui DPD dan DPR sebelumnya telah mengumumkan pembahasan RUU DKJ di Badan Legislasi atau Baleg pada 13 Maret 2024. Saat itu sudah dimulai dibentuknya panitia kerja untuk membicarakan RUU tersebut dengan tanggal pembahasan yang telah ditetapkan pada 14, 15, dan 18 Maret 2024.
Usulan inisiatif DPR dalam pembicaraan tingkat I daftar inventaris masalah yang diajukan pemerintah serta DPD mengawali dibentuknya RUU DKJ. Pembahasan ini dilanjutkan dari tingkat I menuju tingkat II Sidang Paripurna
Pada rapat pleno pengambilan keputusan, kesepakatan tingkat satu tercapai setelah pembahasan RUU DKJ oleh panitia kerja di Baleg DPR dengan partisipasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Pemerintah dan Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni yang mewakili DPD.
Pada bagian umum draf tentang RUU DKJ yang terdiri dari 12 bab dan 73 pasal disebutkan bahwa Provinsi Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) setelah munculnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Jakarta sebagai daerah khusus memiliki kewenangan dalam melakukan urusan pemerintah di kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini selaras dengan Pasal 1 draf RUU DKJ yang terbaru.
Kewenangan Khusus itu merupakan keistimewaan yang dimiliki Provinisi Daerah Khusus Jakarta terhadap penyelenggaraan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan terkait UU DKJ bahwa Provinsi Jakarta tetap memiliki kekhususan walaupun tidak lagi menjadi ibu kota negara. Oleh karena itu, bisa menambah tingkat percepatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap mempertahankan perputaran ekonomi yang besar,” ucap Tito dalam Rapat Paripurna. Tito Karnavian memberikan pernyataan bahwa Jakarta dapat menjadi kota global dengan mempertahankan bahkan meningkatkan perputaran ekonomi secara masif, hal ini sejalan dengan hal yang menjadi pembahasan RUU DKJ yang diusul langsung oleh DPR dan DPD untuk terus menyejahterakan Jakarta.
Terdapat poin penting dalam perarturan RUU DKJ yang sudah ditetapkan menjadi UU, yaitu gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Sebelumnya, ada usulan supaya gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh Presiden. Kemudian, disusul ketentuan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk secara langsung juga oleh Presiden.
Status Ibu Kota DKI Jakarta akan secara resmi dialihfungsikan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan rencana Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keppres tentang perpindahan itu pada awal tahun 2024, bersamaan dengan persiapan pelayanan publik yang akan diselenggarakan secara berangsur-angsur. Walaupun demikian, hingga sekarang Keppres terkait perpindahan tersebut belum dikeluarkan.

 

Reporter : Bayu Deta Pratama
Redaktur : Alifia D R

Pos dibuat 448

Tinggalkan Balasan

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas