Republik Indonesia Akan Segera Menguasai 61 Persen Saham Freeport, Pendapatan Negara Akan Masuk 80 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk segera mengambil alih kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, dalam waktu yang tidak lama, Indonesia berpotensi menguasai 61% saham PT Freeport Indonesia, meningkat dari posisi saat ini yang mencapai 51%.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan langkah bersejarah yang akan segera dilakukan oleh Indonesia dalam menguasai 61 persen saham PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Dalam pengumuman tersebut, Jokowi juga menegaskan bahwa 80 persen pendapatan yang dihasilkan dari operasi Freeport akan masuk ke kas negara. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada negara terkait kebijakan operasional dan pengelolaan sumber daya tambang yang strategis.
Seperti ucapan sambutannya pada acara Pembukaan Kongres ke-XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Maret 2024, bahwa PT Freeport nantinya bukan milik negara Amerika lagi dan Indonesia akan segera menempuh hak milih perusahaan tersebut.
Tindakan ini merupakan langkah signifikan dalam usaha pemerintah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar dari sumber daya alam di Indonesia. Melalui serangkaian perundingan yang intensif, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan, perusahaan induk dari PT Freeport Indonesia, untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah.
Sebagai perbandingannya, Presiden Jokowi beranggapan bahwa 70 persen pendapatan PT Freeport masuk ke kas negara saat ini hanya memiliki 51 persen saham di perusahaan tambang terkenal tersebut.
Akan tetapi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam proses peningkatan saham di PT Freeport ini banyak pihak eksternal yang tidak memberikan dukungan hingga cenderung mem-bully optimismenya.
Ia sangat menyayangkan bahwa langkah besar ini tidak dipandang sebagai terobosan baru untuk lebih menyejahterakan masyarakat Indonesia dan menciptakan peluang pekerjaan bagi para calon pekerja di daerah tersebut.
Walau begitu, Presiden Jokowi meyakini Indonesia dapat mencapai kesepakatan untuk memiliki 61 persen saham PT Freeport Indonesia dalam jangka waktu yang tidak lama, bahkan mungkin pada bulan Juni 2024 proses ini dapat direalisasikan.
Selain itu, langkah ini juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan meningkatkan transfer teknologi serta pengetahuan di sektor pertambangan. Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan secara teknis dan hukum untuk melaksanakan transisi kepemilikan saham yang akan segera terjadi. Diharapkan, pengambilalihan saham ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, pemerintah sedang mengakhiri penyempurnaan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.96 tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Revisi PP ini berkaitan dengan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia agar dapat diajukan dan diputuskan dengan segera, tanpa perlu menunggu 5 tahun sebelum masa berakhirnya IUPK Freeport pada tahun 2041 mendatang.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 96 tahun 2021, yang berisikan bahwa pemegang IUPK baru diberikan izin untuk mengajukan perpanjangan izin tambang paling cepat 5 tahun sebelum masa izin berakhir. Negosiasi ini juga sebagai langkah untuk menempuh pengajuan akselarasi hak kepemilikan saham Indonesia menjadi 61 persen di PT Freeport Indonesia sesuai dengan proses revisi PP No. 96 Tahun 2021.
Perlu diketahui juga, bahwa pada hari Kamis (28/03/2024), para petinggi dari PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran melakukan kunjungan terhadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa revisi Peraturan Pemerintah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan demikian, negosiasi memiliki potensi untuk mencapai kesepakatan pada bulan Juni 2024.
“Saya targetkan gak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya, paling lambat Juni,” pungkas Presiden Jokowi.
Langkah pemerintah dalam menguasai 61 persen saham Freeport menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam mengelola sumber daya alam yang berharga bagi bangsa Indonesia. Melalui pengelolaan yang lebih optimal, diharapkan potensi ekonomi dari sektor pertambangan dapat memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

 

 

Reporter : Bayu Deta Pratama
Redaktur : Alifia Devista R

Pos dibuat 448

Tinggalkan Balasan

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas